Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Instrumen Kebijakan Moneter Dan Fiskal

Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Instrumen Kebijakan Moneter Dan Fiskal


Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia).

Menurut wikipedia kebijakan adalah serangkaian konsep dan strategi serta asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan langkah-langkah bertindak. Sedangkan moneter memiliki arti uang, keuangan, mengenai uang, serta segala hal yang berkaitan dengan uang.


Menurut Wikipedi Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

  • Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
  • Pola persebaran sumber daya
  • Distribusi pendapatan

Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Kebijakan fiskal adalah cara dimana pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Ini adalah strategi adik untuk kebijakan moneter yang melaluinya sebuah bank sentral mempengaruhi pasokan uang suatu negara. Kedua kebijakan ini digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan tujuan ekonomi sebuah negara. Di sini kita melihat bagaimana cara kerja kebijakan fiskal, bagaimana harus dipantau dan bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi orang yang berbeda dalam suatu ekonomi.

Sebelum Depresi Besar, yang berlangsung dari 4 September 1929, sampai akhir 1930an atau awal 1940an, pendekatan pemerintah terhadap ekonomi adalah laissez-faire. Setelah Perang Dunia II, ditetapkan bahwa pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam ekonomi untuk mengatur tingkat pengangguran, siklus bisnis, inflasi dan biaya uang. Dengan menggunakan gabungan kebijakan moneter dan fiskal (tergantung pada orientasi politik dan filosofi mereka yang berkuasa pada waktu tertentu, satu kebijakan mungkin akan mendominasi yang lain), pemerintah dapat mengendalikan fenomena ekonomi.
Bagaimana Kebijakan Fiskal Bekerja

Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes. Yang juga dikenal sebagai ekonomi Keynesian, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat produktivitas makroekonomi dengan menaikkan atau menurunkan tingkat pajak dan belanja publik. Pengaruh ini, pada gilirannya, membatasi inflasi (umumnya dianggap sehat bila antara 2-3%), meningkatkan lapangan kerja dan mempertahankan nilai uang yang sehat. Kebijakan fiskal sangat penting bagi perekonomian. Misalnya, pada tahun 2012 banyak yang khawatir bahwa tebing fiskal, kenaikan tarif pajak secara simultan dan penurunan belanja pemerintah yang akan terjadi pada Januari 2013, akan membuat ekonomi A.S. kembali mengalami resesi. Kongres A.S. menghindari masalah ini dengan meloloskan Undang-Undang Bantuan Wajib Pajak Amerika tahun 2012 pada tanggal 1 Januari 2013.
Menyeimbangkan Undang-Undang

Gagasannya, bagaimanapun, adalah menemukan keseimbangan antara perubahan tarif pajak dan belanja publik. Misalnya, menstimulasi ekonomi yang stagnan dengan menaikkan pengeluaran atau menurunkan pajak membuat risiko menyebabkan inflasi meningkat. Hal ini karena kenaikan jumlah uang dalam perekonomian, diikuti oleh kenaikan permintaan konsumen, dapat mengakibatkan penurunan nilai uang - artinya akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli sesuatu yang nilainya tidak berubah.

Katakanlah bahwa ekonomi telah melambat. Tingkat pengangguran naik, belanja konsumen turun, dan bisnis tidak menghasilkan keuntungan besar. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menggerakkan mesin ekonomi dengan mengurangi pajak, yang memberi konsumen lebih banyak uang, sambil meningkatkan belanja pemerintah dalam bentuk layanan beli dari pasar (seperti membangun jalan atau sekolah). Dengan membayar layanan semacam itu, pemerintah menciptakan lapangan kerja dan upah yang pada gilirannya dipompa ke dalam ekonomi. Memompa uang ke ekonomi dengan mengurangi pajak dan meningkatkan belanja pemerintah juga dikenal sebagai "pompa priming". Sementara itu, tingkat pengangguran secara keseluruhan akan turun.

Dengan lebih banyak uang dalam ekonomi dan lebih sedikit pajak yang harus dibayar, permintaan konsumen untuk barang dan jasa meningkat. Hal ini, pada gilirannya, menghidupkan kembali bisnis dan mengubah siklus dari stagnan menjadi aktif.

Jika, bagaimanapun, tidak ada kendali dalam proses ini, peningkatan produktivitas ekonomi dapat melewati batas yang sangat halus dan menghasilkan terlalu banyak uang di pasar. Kelebihan pasokan ini menurunkan nilai uang sambil mendorong kenaikan harga (karena kenaikan permintaan produk konsumen). Oleh karena itu, inflasi melebihi tingkat yang wajar.

Untuk alasan ini, fine tuning ekonomi melalui kebijakan fiskal saja bisa menjadi hal yang sulit, jika tidak mungkin, berarti mencapai tujuan ekonomi. Jika tidak dipantau secara ketat, garis antara ekonomi produktif dan yang terkena inflasi bisa mudah kabur.
Dan Ketika Perekonomian Harus Dibatasi ...

Bila inflasi terlalu kuat, ekonomi mungkin perlu pelambatan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk menaikkan pajak guna menyedot uang dari ekonomi. Kebijakan fiskal juga bisa mendikte penurunan belanja pemerintah dan dengan demikian mengurangi uang yang beredar. Tentu saja, kemungkinan dampak negatif dari kebijakan semacam itu, dalam jangka panjang, bisa menjadi ekonomi yang lesu dan tingkat pengangguran yang tinggi. Meskipun demikian, proses berlanjut karena pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menyempurnakan pengeluaran dan tingkat perpajakan, dengan tujuan keluar malam dari siklus bisnis.

Siapa yang Mempengaruhi Kebijakan Fiskal?

Sayangnya, dampak dari kebijakan fiskal apapun tidak sama untuk semua orang. Bergantung pada orientasi politik dan tujuan para pembuat kebijakan, pemotongan pajak hanya dapat mempengaruhi kelas menengah, yang biasanya merupakan kelompok ekonomi terbesar. Pada saat terjadi penurunan ekonomi dan meningkatnya pajak, kelompok yang sama ini mungkin harus membayar lebih banyak pajak daripada kelas atas yang lebih kaya.

Demikian pula, ketika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan pembelanjaannya, kebijakannya hanya dapat mempengaruhi sekelompok orang tertentu.

 



Jenis-Jenis Kebijakan Moneter 


Kebijakan moneter dibagi atas dua macam atau jenis. Jenis-Jenis kebijakan moneter adalah sebagai berikut....

  • Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary expansive policy) : Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter longgar (easy money policy). 
  • Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) : Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). 

Tujuan Kebijakan Moneter 


Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut..

  • Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
  • Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
  • Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. 
  • Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran : Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 

Instrumen Kebijakan Moneter


Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentra menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut...

  • Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) : Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. 
  • Kebijakan Diskonto (Discount Policy): Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. 
  • Kebijakan Cadangan Kas : Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cas ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. 
  • Kebijakan Kredit Ketat : Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. 
  • Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion) : Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. 

BERIKUT BEBERAPA KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA :

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Default.aspx

 
 
​Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Juli 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) tetap sebesar 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%, berlaku efektif sejak 21 Juli 2017. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Proses pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut namun tidak sekuat perkiraan semula terutama akibat perlambatan konsumsi meski di sisi lain terdapat peningkatan investasi. Tekanan inflasi diperkirakan sedikit berkurang di bawah perkiraan semula akibat permintaan yang masih lemah dan terkendalinya harga pangan. Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang bersumber dari global terutama normalisasi neraca bank sentral AS, maupun domestik terutama konsolidasi korporasi dan perbankan yang masih berlanjut. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta tetap memberi dukungan bagi pemulihan ekonomi lebih lanjut. Bank Indonesia juga terus mempererat koordinasi bersama Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan mendorong kelanjutan reformasi struktural agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

 
Pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik sesuai perkiraan dengan beberapa risiko yang tetap perlu dicermati.  Di satu sisi, perekonomian AS diperkirakan tumbuh lebih rendah akibat dari investasi yang tertahan oleh terbatasnya dampak kebijakan fiskal dan menurunnya prospek harga minyak. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh lebih baik ditopang oleh konsumsi dan ekspor yang meningkat. Di Eropa, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan lebih baik seiring dengan peningkatan aktivitas konsumsi, kinerja ekspor yang membaik dan meningkatnya optimisme perekonomian. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong meningkatnya volume perdagangan dunia dan diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekspor Indonesia. Demikian pula, harga komoditas global diperkirakan tetap tinggi, meskipun harga minyak berpotensi bias ke bawah karena pasokan yang berlebih di tengah permintaan yang terbatas. Ke depan, sejumlah risiko pada perekonomian global tetap perlu diwaspadai, khususnya yang berasal dari AS antara lain rencana kenaikan FFR, pengurangan besaran neraca bank sentral, dan ketidakpastian kebijakan fiskal.

 
Proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada triwulan II 2017 meskipun tidak sekuat perkiraan semula. Pertumbuhan konsumsi berpotensi lebih rendah sebagaimana tercermin pada perlambatan pertumbuhan penjualan ritel. Kinerja ekspor tetap tumbuh meskipun lebih rendah dari perkiraan semula, terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan volume ekspor produk primer dan manufaktur. Sebaliknya, investasi tumbuh lebih baik terutama nonbangunan ditopang investasi terkait sumber daya alam, di tengah investasi bangunan yang masih cukup baik terkait dengan proyek infrastruktur Pemerintah dan sektor konstruksi swasta. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi. Dengan perbaikan pada paruh kedua 2017, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 2017 masih dalam kisaran 5,0-5,4%. Sejumlah risiko yang dapat berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi perlu tetap diwaspadai, terutama terkait dengan belum kuatnya permintaan domestik sejalan dengan masih berlanjutnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan.

 
Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus pada triwulan II 2017. Surplus tercatat sebesar 3,5 miliar dolar AS, terutama disumbang oleh besarnya surplus pada neraca perdagangan nonmigas. Ekspor nonmigas tumbuh 6,8% (yoy) khususnya karena peningkatan harga komoditas primer, sementara impor non migas tumbuh 4,9% (yoy) khususnya impor barang konsumsi. Didukung oleh masih kuatnya kepercayaan investor, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan Indonesia pada triwulan II 2017 tercatat 4,3 miliar dolar AS sehingga akumulasi sampai dengan Juni 2017 mencapai 9,6 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa pada akhir triwulan II 2017 tercatat 123,1 miliar dolar AS, meningkat dari posisi akhir triwulan I 2017 sebesar 121,8 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

 
Pergerakan nilai tukar rupiah cukup stabil dan cenderung menguat. Nilai tukar rupiah, secara rata-rata bulanan, tercatat menguat sebesar 0,17% ke level Rp13.298 per dolar AS. Penguatan tersebut ditopang oleh berlanjutnya penjualan valas oleh korporasi dan aliran masuk modal asing yang cukup besar ke pasar keuangan domestik, serta sejalan dengan penguatan mata uang regional. Volatilitas nilai tukar terjaga rendah disertai dengan meningkatnya efisiensi di pasar valas. Hal ini sejalan dengan berbagai langkah pendalaman pasar valas sebagaimana tercermin dari semakin besarnya volume transaksi valas harian, termasuk transaksi derivatif. Bank Indonesia akan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

 
Inflasi IHK pada Juni 2017 tercatat rendah dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017 sebesar 4,0±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2017 tercatat 0,69% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi periode lebaran dalam tiga tahun terakhir sebesar 0,85% (mtm). Berdasarkan komponen, inflasi yang terkendali terutama dipengaruhi inflasi volatile food dan inflasi inti yang lebih rendah dari pola historisnya. Komponen volatile food  mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm), lebih rendah dari rata-rata historis periode lebaran dalam tiga tahun terakhir sebesar 1,78% (mtm). Perkembangan ini tidak terlepas dari kebijakan stabilisasi pangan Pemerintah serta koordinasi yang kuat dengan Bank Indonesia. Inflasi inti Juni 2017 tercatat 0,26% (mtm), lebih rendah dari pola historis inflasi inti periode lebaran tiga tahun terakhir sebesar 0,40% (mtm). Rendahnya inflasi inti dipengaruhi oleh permintaan domestik yang masih lemah, nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terkendali. Sementara itu, inflasi kelompok administered prices tercatat cukup tinggi yaitu 2,10% (mtm) dipengaruhi penyesuaian tarif listrik tahap ketiga. Ke depan, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah di pusat dan daerah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasarannya.

 
Stabilitas sistem keuangan tetap kuat didukung oleh ketahanan industri perbankan dan pasar keuangan yang terjaga. Pada Mei 2017, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat 22,7%, dan rasio likuiditas (AL/DPK) berada pada level 22,3%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat 3,1% (gross) atau 1,4% (net). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Mei 2017 tercatat 11,2% (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya 9,9% (yoy). Pertumbuhan kredit Mei 2017 tercatat 8,7% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya 9,5% (yoy). Ke depan, pertumbuhan DPK dan kredit pada tahun 2017 diperkirakan akan membaik dan masing-masing berada dalam kisaran 9-11% dan 10-12%. Proyeksi pertumbuhan kredit tersebut dibayangi oleh sejumlah risiko terutama prospek pemulihan permintaan domestik dan kemajuan konsolidasi perbankan.

 

Demikian informasi mengenai Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Instrumen Kebijakan Moneter Dan Fiskal. Semoga dapat bermanfaat untuk anda baik itu Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Instrumen Kebijakan Moneter Dan Fiskal

About Me   Disclaimer   Contact Us   Privacy Policy  
@2015 Bersiap BLog